Tahun Baru, Pendidikan Baru
Oleh: Prof. Dr. H. Suwatno, M.Si.
(Guru Besar Komunikasi Organisasi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Indonesia. Kaprodi Pendidikan Ekonomi Sekolah Pascasarjana UPI)

Selain sektor ekonomi dan kesehatan, dunia pendidikan menjadi salah satu bidang yang paling disorot publik di tahun 2019. Terutama sejak dilantiknya Mendikbud yang baru, Nadiem Makarim, pada bulan Oktober lalu. Hingga jelang pergantian tahun ini, figuritas Nadiem tampaknya memang masih dominan. Namun di tahun 2020 sebaiknya kita lebih fokus pada terobosan kebijakan yang dibuatnya dan mengevaluasinya secara objektif.
Dalam konteks kebijakan publik, saya membaginya menjadi tiga kategori. Pertama, kebijakan untuk menjaga atau memelihara (policy to maintain), yakni kebijakan yang berorientasi untuk mempertahankan kebijakan sebelumnya dan memastikannya tetap berjalan dengan baik. Kebijakan Mendikbud dengan tetap mempertahankan sistem zonasi adalah contoh dari jenis ini.
Kedua, kebijakan untuk mengganti atau mengubah (policy to change), yakni kebijakan yang mengganti kebijakan sebelumnya dengan tujuan menghindari resiko atau untuk beralih pada situasi yang dinilai lebih menguntungkan. Contoh kebijakan Mendikbud yang masuk tipe ini adalah rencana penghapusan Ujian Nasional di tahun 2021 yang akan diganti dengan asesmen kompetensi dan survei karakter.
Ketiga, kebijakan untuk memajukan (policy to improve), yakni kebijakan yang berorientasi kemajuan dalam bidang atau hal tertentu, meskipun dengan dibarengi konsekuensi. Menurut saya yang termasuk kategori ini adalah program Merdeka Belajar dan Guru Bergerak.
Mendikbud sendiri menyatakan bahwa program Merdeka Belajar diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada sekolah, guru dan siswa untuk bebas dalam berinovasi serta belajar dengan mandiri dan kreatif. Sementara program Guru Bergerak dapat mendorong para guru untuk lebih mengutamakan murid-murid mereka dibanding apapun, bahkan karir mereka sendiri.
Semangat dari program tersebut perlu diapresiasi, meskipun publik belum mengetahui persis bagaimana bentuk riilnya. Namun, menurut hemat saya, kedepan program Merdeka Belajar sebaiknya dijadikan satu paket dengan kurikulum pendidikan. Hal ini karena ia terkait erat dengan metode pembelajaran. Jika dicermati, Kurikulum 2013 sebetulnya sudah mendorong siswa untuk memiliki kemerdekaan belajar.
Dari tiga aspek kompetensi yang dinilai yakni pengetahuan, sikap dan keterampilan, indikator kemerdekaan belajar siswa untuk menjadi kreatif dan inovatif sebetulnya sudah terakomodir. Namun, mengapa Mendikbud masih merasa perlu untuk membuat improvisasi kebijakan? Barangkali yang lebih diperlukan adalah perbaikan implementasi kurikulum 2013 secara menyeluruh. Apabila esensi dari program Merdeka Belajar masih perlu ditekankan atau diberi porsi lebih, maka bisa dilekatkan pada kurikulum yang sudah ada tanpa mengubahnya secara keseluruhan.

Sementara itu, program Guru Bergerak yang digagas saat ini terkesan masih sebatas berupa kampanye pendidikan (campaign). Ia hanya bersifat persuasif atau rekomendatif. Apakah selama ini tidak ada guru yang lebih memperhatikan anak didik mereka dibanding diri mereka sendiri? Tentu ada, dan mungkin tidak sedikit. Namun, apabila para guru penggerak ingin diduplikasi secara masif, maka tidak akan cukup hanya dalam bentuk program kampanye pendidikan.
Dalam literatur manajemen sumber daya manusia, kita mengenal teori perilaku kewargaan organisasional (organizational citizenship behavior). Teori ini memandang bahwa sejatinya sebuah organisasi membutuhkan pegawai yang mau bekerja melebihi porsi yang ditentukan secara formal (Organ, 1988). Pegawai yang rela bekerja dengan sukarela melebihi standar deskripsi kerjanya akan memberikan kontribusi ekstra untuk pencapaian hasil organisasi yang lebih maksimal.
Namun, menciptakan perilaku demikian di dunia pendidikan tentu tidak mudah. Konsekuensi yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah adalah dengan menyediakan kompensasi dan penghargaan (reward) yang jelas untuk para guru yang melakukannya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri di saat isu tentang kesejahteraan guru terutama guru honorer masih menjadi persoalan yang tak kunjung usai.

Sistimatis Dan Fokus

Semangat dan gagasan reformasi pendidikan yang sudah diekspose oleh Mendikbud, di tahun 2020 ini harus lebih disistimatisasi. Para pembuat kebijakan di Kemendikbud harus mampu menerjemahkan dan menderivasi terobosan tersebut dalam bentuk rencana strategis yang memuat kebijakan dan program yang lebih jelas dan rigid, namun juga tetap mempertimbangkan unsur SMART, yakni Specific atau spesifik, Measurable atau terukur, Achievable atau dapat tercapai, Realistic atau realistis dan Timely atau batasan waktu).
Selain itu yang juga penting adalah Mendikbud sepertinya perlu lebih fokus membenahi persoalan yang paling inti dan menjadi akar penyebab (root cause) selama ini. Dalam hal ini, hukum Pareto 80/20 barangkali dapat dijadikan sebagai strategi Mendikbud dalam membuat perubahan di dunia pendidikan.
Hukum Pareto mengatakan bahwa 80 persen reaksi sejatinya dihasilkan oleh 20 persen aksi. Sehingga untuk melakukan perubahan secara komprehensif, kita cukup fokus melakukan perubahan terhadap 20 persen hal yang paling inti dan dapat berdampak secara sistemik terhadap hal yang lain. Tahun 2020 ini merupakan kesempatan untuk melakukan identifikasi serta fokus terhadap masalah yang 20 persen tersebut.
Strategi ini dapat menjadi alternatif solusi mengingat permasalahan pendidikan bangsa ini sudah sangat kompleks dan akut. Kekuatan figur Nadiem tentu masih jauh dari cukup untuk diharapkan melakukan perubahan menyeluruh, apalagi dengan dukungan sumber daya finansial negara yang semakin terbatas.

Tahun Baru Pendidikan Baru